Wilujeng Sumping

Pembaca yang budiman selamat datang di blog sederhana ini,semoga bermanfaat, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk pengembangan blog ini selanjutnya

My Profile

My Profile
Sunarto,SPd

My Lovers Family

My Lovers Family
Seaword Indonesia

Dua Jagoanku

Dua Jagoanku
Waah.....digulung Gurita!!!!!

Cari Blog Ini

Memuat...

Minggu, 19 Juni 2016

MASA ORDE BARU

ORDE BARU
http://uniqpost.com/wp-content/uploads/2013/05/http://ujiansma.com/wp-content/uploads/2013/06/Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966.[1] Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela.
Latar belakang
Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil.[2] Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik.[2] Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan Demokrasi Terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia, yang kala itu berniat mempersenjatai diri.[2] Sebelum sempat terlaksana, peristiwa Gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia.[2] Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah.[3]
Supersemar dan kebangkitan Soeharto
1.       Kelahiran Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar)
Di kemudian hari, Supersemar diketahui memiliki beberapa versi. Gambar ini merupakan Supersemar versi Presiden.
Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya.[1] Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[1]
Kelahiran Supersemar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, Sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung.[4] Di tengah acara, ajudan presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal.[1] Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II Dr. Johannes Leimena dan berangkat menuju Istana Bogor, didampingi oleh Waperdam I Dr Subandrio, dan Waperdam II Chaerul Saleh.[4] Leimena sendiri menyusul presiden segera setelah sidang berakhir.[4]
Di tempat lain, tiga orang perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk meminta izin menghadap presiden.[4] Segera setelah mendapat izin, di hari yang sama tiga perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi di ibukota Jakarta meyakinkan Presiden Soekarno bahwa ABRI, khususnya AD, dalam kondisi siap siaga.[4] Namun, mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini.[4]
Menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.[4] Perumusan surat perintah ini sendiri dibantu oleh tiga perwira tinggi ABRI, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Machmud, dan Brigadir Jenderal Subur, Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa.[4] Surat perintah inilah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.[4]

2.       Pemberangusan Partai Komunis Indonesia
Sebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi Partai Komunis Indonesia serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia.[4] Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI ABRI/Mandataris MPRS No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966.[5] Keputusan pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan dan dukungan karena merupakan salah satu realisasi dari Tritura.[5]
Pada tanggal 18 Maret 1966, Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai tersangkut dalam Gerakan 30 September dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 5 Tanggal 18 Maret 1966.[5] Ia kemudian memperbaharui Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan DPRGR, dari orang-orang yang dianggap terlibat Gerakan 30 September.[5] Keanggotaan Partai Komunis Indonesia dalam MPRS dinyatakan gugur.[5] Peran dan kedudukan MPRS juga dikembalikan sesuai dengan UUD 1945, yakni di atas presiden, bukan sebaliknya.[6] Di DPRGR sendiri, secara total ada 62 orang anggota yang diberhentikan.[5] Soeharto juga memisahkan jabatan pimpian DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPRGR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri.[5]
Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1955, diadakanlah Sidang Umum IV MPRS dengan hasil sebagai berikut:
1)      Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar.[7]
2)      Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah.[7]
3)      Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif.[7]
4)      Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Pembentukan Kabinet Ampera.[7]
5)      Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Tap. MPRS yang Bertentangan dengan UUD 1945.[7]
6)      Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia.[7]
7)      Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Pernyataan Partai Komunis Indonesia dan Ormas-Ormasnya sebagai Organisasi Terlarang di Indonesia.[7]
Hasil dari Sidang Umum IV MPRS ini menjadi landasan awal tegaknya Orde Baru dan dinilai berhasil memenuhi dua dari tiga tuntutan rakyat (tritura), yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur Partai Komunis Indonesia.[7]
Selain dibubarkan dan dibersihkan, kader-kader Partai Komunis Indonesia juga dibantai khususnya di wilayah pedesaan-pedesaan di pulau Jawa.[8] Pembantaian ini tidak hanya dilakukan oleh angkatan bersenjata, namun juga oleh rakyat biasa yang dipersenjatai.[8] Selain kader, ribuan pegawai negeri, ilmuwan, dan seniman yang dianggap terlibat juga ditangkap dan dikelompokkan berdasarkan tingkat keterlibatannya dengan Partai Komunis Indonesia.[8] Sebagian diasingkan ke Pulau Buru, sebuah pulau kecil di wilayah Maluku.[9] Pada tanggal 30 September setiap tahunnya, pemerintah menayangkan film yang menggambarkan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi yang keji.[2]
3.       Pembentukan Kabinet Ampera
Dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Soeharto dengan dukungan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera.[10] Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik, atau dikenal dengan nama Dwidarma Kabinet Ampera.[10] Program kerja yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut Caturkarya Kabinet Ampera, yaitu:[10]
1)      memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan;
2)      melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 (5 Juli 1968);
3)      melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966;
4)      melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan antikolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto.[10] Akibatnya, muncul dualisme kepemimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas politik saat itu.[10]
Soekarno kala itu masih memiliki pengaruh politik, namun kekuatannya perlahan-lahan dilemahkan.[3] Kalangan militer, khususnya yang mendapatkan pendidikan di negara Barat, keberatan dengan kebijakan pemerintah Soekarno yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia.[3] Mengalirnya bantuan dana dari Uni Soviet dan Tiongkok pun semakin menambah kekhawatiran bahwa Indonesia bergerak menjadi negara komunis.[3]
Akhirnya pada 22 Februari 1967, untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak kala itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto.[10] Penyerahan ini tertuang dalam Pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI Tanggal 20 Februari 1967.[10] Pengumuman itu didasarkan atas Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden.[10] Pada 4 Maret 1967, Jenderal Soeharto memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPRHR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan.[10] Namun, pemerintah tetap berpendirian bahwa sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan kekuasaan tetap konstitusional.[10] Karena itu, diadakanlah Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7-12 Maret 1967 di Jakarta, yang akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.[10]
Kebijakan ekonomi
1.       Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)
Di awal kekuasaannya, Pemerintah Orde Baru mewarisi kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya.[11] Kemerosotan ekonomi ini ditandai oleh rendahnya pendapatan perkapita penduduk Indonesia yang hanya mencapai 70 dollar AS, tingginya inflasi yang mencapai 65%, serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat konflik yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno.[11]
Untuk mengatasi kemerosotan ini, pemerintah Orde Baru membuat program jangka pendek berdasarkan Tap. MPRS No. XXII/MPRS/1966 yang diarahkan kepada pengendalian inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang.[12] Program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan dan stabilitas tercapai, kegiatan ekonomi akan pulih dan produksi akan meningkat.[12]
Mulai tahun 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).[12] Repelita pertama yang mulai dilaksanakan tahun 1969 tersebut fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi.[12] Pembangunan sektor pertanian diberi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum membangun sektor-sektor lain.[12] Pembangunan antara lain dilaksanakan dengan membangun prasana pertanian seperti irigasi, perhubungan, teknologi pertanian, kebutuhan pembiayaan, dan kredit perbankan.[12] Petani juga dibantu melalui penyediaan sarana penunjang utama seperti pupuk hingga pemasaran hasil produksi.[12]
Repelita I membawa pertumbuhan ekonomi naik dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun, pendapatan perkapita meningkat dari 80 dolar AS menjadi 170 dolar AS, dan inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir Repelita I pada tahun 1974.[12] Repelita II (1974-1979) dan Repelita III (1979-1984) fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.[12] Pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras dari yang tadinya merupakan salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an.[12] Fokus Repelita IV (1984-1989) dan Repelita V (1989-1994), selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitikberatkan pada sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.[13]
2.       Swasembada beras
Sejak awal berkuasa, pemerintah Orde Baru menitikberatkan fokusnya pada pengembangan sektor pertanian karena menganggap ketahanan pangan adalah prasyarat utama kestabilan ekonomi dan politik.[14] Sektor ini berkembang pesat setelah pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian seperti irigasi dan perhubungan, teknologi pertanian, hingga penyuluhan bisnis.[14] Pemerintah juga memberikan kepastian pemasaran hasil produksi melalui lembaga yang diberi nama Bulog (Badan Urusan Logistik).[14]
Mulai tahun 1968 hingga 1992, produksi hasil-hasil pertanian meningkat tajam.[14] Pada tahun 1962, misalnya, produksi padi hanya mencapai 17.156 ribu ton.[14] Jumlah ini berhasil ditingkatkan tiga kali lipat menjadi 47.293 ribu ton pada tahun 1992, yang berarti produksi beras per jiwa meningkat dari 95,9 kg menjadi 154,0 kg per jiwa.[14] Prestasi ini merupakan sebuah prestasi besar mengingat Indonesia pernah menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an.[14]
3.       Pemerataan kesejahteraan penduduk
Pemerintah juga berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana.[14] Strategi ini dilaksanakan secara konsekuen di setiap pelita.[15] Berkat usaha ini, penduduk Indonesia berkurang dari angka 60% pada tahun 1970-an ke angka 15% pada tahun 1990-an.[15] Pendapatan perkapita masyarakat juga naik dari yang hanya 70 dolar per tahun pada tahun 1969, meningkat menjadi 600 dolar per tahun pada tahun 1993.[14]
Pemerataan ekonomi juga diiringi dengan adanya peningkatan usia harapan hidup, dari yang tadinya 50 tahun pada tahun 1970-an menjadi 61 tahun di 1992.[14] Dalam kurun waktu yang sama, angka kematian bayi juga menurun dari 142 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup.[14] Jumlah penduduk juga berhasil dikendalikan melalui program Keluarga Berencana (KB).[14] Selama dasawarsa 1970-an, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,3% per tahun. Pada awal tahun 1990-an, angka tersebut dapat diturunkan menjadi 2,0% per tahun.[14]
Penataan Kehidupan Politik
1.       Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Organisasi masanya
Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan:
1)      Membubarkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966
2)      Menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang di Indonesia
Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965.
2.       Penyederhanaan Partai Politik
Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu adalah
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo
3.       Golongan Karya
Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upayamenciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi dimasa Orde Lama, karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsi serta pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.
4.       Pemilihan Umum
Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Pada Pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51 % dengan perolehan 325 kursi di DPR dan PPP memperoleh 5,43 % dengan perolehan 27 kursi. Sedangkan PDI mengalami kemorosotan perolehan suara dengan hanya mendapat 11 kursi di DPR. Hal disebabkan adanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut. PDI akhirnya pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang menjadi PDIP. Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Apalagi Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Namun dalam kenyataannya, Pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontestan Pemilu saja yaitu Golkar. Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah yang perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode, karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu setiap pertanggungjawaban, rancangan Undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan.
5.       Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI
Pada masa Orde Baru, ABRI menjadi institusi paling penting di Indonesia. Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik, menjadikannya organisasi politik terbesar di negara. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan adalah sama. di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui Pemilu. Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya sebagai stabilitator dan dinamisator. Peran dinamisator sebenarnya telah diperankan ABRI sejak zaman Perang Kemerdekaan. Waktu itu Jenderal Soedirman telah melakukannya dengan meneruskan perjuangan, walaupun pemimpin pemerintahan telah ditahan Belanda. Demikian juga halnya yang dilakukan Soeharto ketika menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah Gerakan 30 September, yang melahirkankan Orde Baru.
Sistem ini memancing kontroversi di tubuh ABRI sendiri.[16] Banyak perwira, khususnya mereka yang berusia muda, menganggap bahwa sistem ini mengurangi profesionalitas ABRI.[16] Masuknya pendidikan sosial dan politik dalam akademi militer mengakibatkan waktu mempelajari strategi militer berkurang.[16]
Secara kekuatan, ABRI juga menjadi lemah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya.[16] Saat itu, hanya ada 533.000 prajurit ABRI, termasuk Polisi yang kala itu masih menjadi bagian dari ABRI.[16] Angka ini, yang hanya mencakup 0,15 persen dari total populasi, sangat kecil dibanding Singapura (2,06%), Thailand (0,46%), dan Malaysia (0,68%).[16] Pendanaan yang didapatkan ABRI pun tak kalah kecil, hanya sekitar 1,96% dari total PDB, sementara angkatan bersenjata Singapura mendapatkan 5,48% dan Thailand 3,26%.[16] Selain itu, peralatan dan perlengkapan yang dimiliki juga sedikit; ABRI hanya memiliki 100 tank besar dan 160 tank ringan.[16]

6.       Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
Pada tanggal 12 April 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Ekaprasatya Pancakarsa atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Sehingga sejak tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Semua bentuk organisasi tidak boleh menggunakan asasnya selain Pancasila. Menolak Pancasila sebagai sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi, dan Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, dan oleh karenanya maka semua prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila. Mulai dari sistem ekonomi Pancasila, pers Pancasila, hubungan industri Pancasila, demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Pancasila dianggap memiliki kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh diperdebatkan.
Penataan Politik Luar Negeri
Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan. MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.
A.      Kembali menjadi anggota PBB
Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955-1964. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Dan Indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama.

B.      Normalisasi Hubungan dengan Negara lain
A)     Pemulihan Hubungan dengan Singapura
Dengan perantaraan Dubes Pakistan untuk Myanmar, Habibur Rachman, hubungan Indonesia dengan Singapura berhasil dipulihkan kembali. Pada tanggal 2 Juni 1966 pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Lalu pemerintah Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia.
B)      Pemulihan Hubungan dengan Malaysia
Penandatanganan persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia
Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei - 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Isi perjanjian tersebut adalah :
1)      Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.
2)      Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
3)      Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.
Dan pada tanggal 11 Agustus 1966 penandatangan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik (Indonesia) dan Tun Abdul Razak (Malaysia).
C.      Pembekuan Hubungan dengan RRT
Pada tanggal 1 Oktober 1967 Pemerintah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Keputusan tersebut dilakukan karena RRT telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada Gerakan 30 September baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun sesudah terjadinya pemberontakan tersebut. Selain itu pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tindakan teror yang dilakukan orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota Keduataan Besar Republik Indonesia di Peking. Pemerintah RRT juga telah memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh Gerakan 30 September di luar negeri, serta secara terang-terangan menyokong bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia. Melalui media massanya RRT telah melakukan kampanye menyerang Orde Baru. Pada 30 Oktober 1967, Pemerintah Indonesia secara resmi menutup Kedutaan Besar di Peking.
7.       Penataan Kehidupan Ekonomi
1)      Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah:
Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.
MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan serta program stabilisasi dan rehabilitasi.
Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada Ketetapan MPRS tersebut adalah:
Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi tersebut adalah:
1)      Rendahnya penerimaan negara.
2)      Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara.
3)      Terlalu banyak dan tidak efisiennya ekspansi kredit bank.
4)      Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri.
5)      Penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.
6)      Debirokrasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian
7)      Berorientasi pada kepentingan produsen kecil
Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka pemerintah Orde Baru menempuh cara
1)      Mengadakan operasi pajak
2)      Melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.
3)      Menghemat pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan Negara.
4)      Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.
Program stabilsasi ini dilakukan dengan cara membendung laju inflasi. Pemerintah Orde Baru berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun 1967-1968, tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak. Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak saat itu ekonomi nasional relatif stabil, sebab kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valuta asing sejak tahun 1969 dapat dikendalikan pemerintah.
Program rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi. Selama sepuluh tahun terakhir masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana sosial dan ekonomi. Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, dan perbankan disalahgunakan dan dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan kelompok kepentingan tertentu. Dampaknya, lembaga negara tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyusun perbaikan tata kehidupan rakyat.
Kerjasama Luar Negeri
1.       Pertemuan Tokyo
Selain mewariskan keadaan ekonomi yang sangat parah, pemerintahan Orde Lama juga mewariskan utang luar negeri yang sangat besar, yakni mencapai 2,2 - 2,7 miliar, sehingga pemerintah Orde Baru meminta negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pada tanggal 19-20 September 1966 pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo. Pemerintah Indonesia akan melakukan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan untuk membayar utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Hal ini mendapat tanggapan baik dari negara-negara kreditor. Perundinganpun dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai kesepakatan sebagai berikut
1)      Pembayaran hutang pokok dilaksanakan selama 30 tahun, dari tahun 1970 sampai dengan 1999.
2)      Pembayaran dilaksanakan secara angsuran, dengan angsuran tahunan yang sama besarnya.
3)      Selama waktu pengangsuran tidak dikenakan bunga.
4)      Pembayaran hutang dilaksanakan atas dasar prinsip nondiskriminatif, baik terhadap negara kreditor maupun terhadap sifat atau tujuan kredit.

2.       Pertemuan Amsterdam
Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diadakan perundingan di Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas, yang selanjutnya dikenal dengan IGGI (Intergovernmental Group for Indonesia). Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya guna pelaksanaan program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta persiapan-persiapan pembangunan. Di samping mengusahakan bantuan luar negeri tersebut, pemerintah juga telah berusaha mengadakan penangguhan serta memperingan syarat-syarat pembayaran kembali (rescheduling) hutang-hutang peninggalan Orde Lama. Melalui pertemuan tersebut pemerintah Indonesia berhasil mengusahakan bantuan luar negeri.
Pembangunan Nasional
1.       Trilogi Pembangunan
Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pambangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu :
1)      Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia
2)      Meningkatkan kesejahteraan umum
3)      Mencerdaskan kehidupan bangsa
4)      Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi Trilogi Pembangunan adalah 
1)      Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
2)      Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3)      Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dan Delapan Jalur Pemerataan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru adalah
1)      Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan.
2)      Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan
3)      Pemerataan pembagian pendapatan.
4)      Pemerataan kesempatan kerja
5)      Pemerataan kesempatan berusaha
6)      Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
7)      Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air
8)      Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
9)      Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Seperti telah disebutkan di muka bahwa Pembangunan nasional direalisasikan melalui Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Dan Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Selama masa Orde Baru, pemerintah telah melaksanakan enam Pelita yaitu
1.       Pelita I
Pelita I dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, dan menjadi landasan awal pembangunan masa Orde Baru. Tujuan Pelita I adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap berikutnya. Sasarannya adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik beratnya adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
2.       Pelita II
Pelita II mulai berjalan sejak tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran utama Pelita II ini adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II dipandang cukup berhasil. Pada awal pemerintahan Orde Baru inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I inflasi berhasil ditekan menjadi 47%. Dan pada tahun keempat Pelita II inflasi turun menjadi 9,5%.
3.       Pelita III
Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelaksanaan Pelita III masih berpedoman pada Trilogi Pembangunan, dengan titik berat pembangunan adalah pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan.


4.       Pelita IV
Pelita IV dilaksanakan tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Titik berat Pelita IV ini adalah sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Dan di tengah berlangsung pembangunan pada Pelita IV ini yaitu awal tahun 1980 terjadi resesi. Untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal. Dan pembangunan nasional dapat berlangsung terus.
5.       Pelita V
Pelita V dimulai 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada Pelita ini pembangunan ditekankan pada sector pertanian dan industri. Pada masa itu kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.
6.       Pelita VI
Pelita VI dimulai 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Program pembangunan pada Pelita VI ini ditekankan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak pembangunan. Namun pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian telah menyebabkan proses pembangunan terhambat, dan juga menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru.
Warga Tionghoa
Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.
Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.
Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan.
Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.
Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru
Pada masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.
Pada awal Era Reformasi konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain dalam bentuk konflik Ambon dan konflik Madura-Dayak di Kalimantan.[17] Sementara itu gejolak di Papua yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber alamnya, juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran.
Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru
1)      Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565
2)      Sukses transmigrasi
3)      Sukses KB
4)      Sukses memerangi buta huruf
5)      Sukses swasembada pangan
6)      Pengangguran minimum
7)      Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
8)      Sukses Gerakan Wajib Belajar
9)      Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
10)   Sukses keamanan dalam negeri
11)   Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
12)   Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
1)      Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
2)      Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
3)      Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
4)      Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
5)      Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
6)      Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
7)      Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
8)      Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
9)      Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius"
10)   Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
11)   Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
12)   Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
13)   Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta
Krisis finansial Asia
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.
Pasca-Orde Baru
http://www.sejarah-negara.com/wp-content/uploads/2015/12/






Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi". Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru".
Meski diliputi oleh kerusuhan etnis dan lepasnya Timor Timur, transformasi dari Orde Baru ke Era Reformasi berjalan relatif lancar dibandingkan negara lain seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Hal ini tak lepas dari peran Habibie yang berhasil meletakkan pondasi baru yang terbukti lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan zaman.
PERTANYAAN
1.       Jelaskanlah Pengertian Orde Baru !
2.       Jelaskanlah Kronologis dikeluarkannya Supersemar !
3.       Menurut Anda apakah dikeluarkannya Supersemar berarti pengalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letjend Soeharto ? jelaskanlah Alasannya !
4.       Jelaskanlah hasil-hasil  pelaksanaan  Sidang Umum IV MPRS Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1955, !
5.       Jelaskanlah tujuan dibentuknya Kabinet Ampera, dan apa sajakah program kabinet Ampera tersebut !
6.       Jelaskanlah langkah-langkah yang diambil oleh Letjend Soeharto dalam melaksanakan pemberangusan Komunis di Indonesia !
7.       Jelaskanlah kebijakan Ekonomi yang diambil oleh pemerintah Orde Baru !
8.       Jelaskanlah Langkah-langkah pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan Normalisasi  hubungan Luar Negeri !
9.       Jelaskanlah langkah-langkah pemerintah Orde Baru dalam menata kehidupan Politik !
10.   Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Orde Baru terhadap Warga Tionghoa !
11.   Uraikanlah keberhasilan Pemerintahan Orde Baru !
12.   Uraikanlah pula kekurangan-kekurangan Pemerintah Orde Baru !
13.   Sebutkanlah delapan jalur pemerataan pemerintah baru !
14.   Jelaskanlah Hubungan antara Trilogi Pembangunan dengan Pembangunan Nasional !
15.   Jelaskanlah faktor penyebab terjadinya konflik dan perpecahan pasca Orde Baru


PROSES MASUK DAN BERKEMBANGNYA AGAMA HINDU-BUDHA KE INDONESIA

A.    Latar Belakang
Kebudayaan yang berkembang di Indoneisa pada tahap awal diyakini berasal dari India. Pengaruh itu diduga mulai masuk pada awal abad masehi. Apabila kita membandingkan peninggalan sejarah yang ada di Indonesia akan ditemukan kemiripan itu. Sebelum kenal dengan kebudayaan India, bangunan yang kita miliki masih sangat sederhana. Saat itu belum dikenal arsitektur bangunan seperti candi atau keraton. Tata kota di pusat kerajaan juga dipengaruhi kebudayaan hindu. Demikian pula dalam hal kebudayaan yang lain seperti peribadatan dan kesastraan.
Candi Prambanan merupakan salah satu peninggalan agama hindu yang ada di Jawa Tengah. Sedangkan Borobudur adalah merupakan candi peninggalan agama budha. Agama hindu dan budha masuk di berbagai tempat di Indonesia melalui berbagai jalur, antara lain pendidikan, perdagangan, dan lain-lain. Agama budha berkembang lebih dahulu, bahkan untuk beberapa waktu, Indonesia (sriwijaya) pernah menjad pusat pendidikan dan pengetahuan agama budha yang bertaraf internasional.
B.    Proses Masuk dan Berkembangnya Pengaruh Hindu-Budha ke Indonesia
Masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha dari India ke Indonesia terjadi karena adanya hubungan antara bangsa Indonesia, India,dan bangsa-bangsa lainnya di kawasan Asia Selatan ,Timur,dan Tenggara.Hubungan tersebut terjadi melalui kegiatan politik dan diplomasi,pelayaran dan perdagangan,pendidikan,dan kebudayaan. Melalui lalu lintas tersebut,terjadi pertukaran barang,pengalaman,dan kebudayaan Hindu dan Buddha.
Catatan awal abad masehi mengenai kedatangan orang-orang Hindu dan Buddha dari India ke Indonesia tidak diketahui dengan pasti.Adapun hubungan antara India,Cina,dan Indonesia berasal dari catatan orang Cina pada abad ke-5M.
Menurut catatan tersebut,agama Buddha yang masuk ke Indonesia tidak hanya berasal  dari India,tetapi juga dari Cina.Sejak awal abad masehi,Cina mulai mengembangkan kekuasaannya ke wilayah Asia Tenggara dan membentuk kerajaan yang berkiblat ke Cina.Penjelajah Cina yang yang paling awal menyambut  dan mengenal Jawa ialah Fa Hsien. Ia menetap selama 12 tahun di India.Ketika dalam perjalanan pulang ke Cina,Ia Hsien beserta rombongan yang berjumlah 100 orang,singgah di Jawa Mereka singgah selama lima bulan sejak Desember  412 sampai Mei 413.
Hubungan pelayaran dan perdagangan antara Jawa, Sumatera, Kanton (Cina), Sri Lanka, dan Kashmir (India) dicatat pula oleh Gunawwarma. Ia adalah seorang pangeran dari kashimir yang pernah tinggal lama di Jawa Pada 422,ia menyebarkan Buddhisme sebelum berlayar ke Cina.Catatan singkat dari Gunawarmma ini menunjukkan bahwa pengaruh kebudayaan India atau Cina bisa masuk melalui hubungan pelayaran dan perdagangan antara Indonesia (Jawa) dan negeri-negeri di Asia Tenggara,Timur,dan Selatan.
Van Leur dan Wolters berpendapat bahwa hubungan dagang antara India dan Indonesia lebih dahulu berkembang dibandingkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Cina. Bukti keterlibatan Indonesia dalam perdagangan mancanegara banyak kita dapati dari sumber-sumber luar negeri dan dalam negeri, seperti berikut.
1.    Berita dari Cina
Berita dari Cina yang memuat keterlibatan bangsa Indonesia dalam perdagangan internasional, antara lain sebagai berikut :
a)      Catatan Dinasti Han, Dinasti Sung, Dinasti Yuan, dan Dinasti Ming, menjelaskan bahwa sejak awal tahun masehi telah terjadi hubungan dagang antara Cina dan Indonesia . Hubungan dagang itu terbukti dari banyaknya barang-barang keramik (porselen) Cina yang ditemukan di Indonesia.
b)      Fa-Hien, seorang musafir yang singgah di To-lo-mo selama lima bulan dalam perjalannya dari India ke Cina. Kemungkinan yang dimaksud dengan Tolomo adalah Kerajaan Tarumanegara yang muncul di Jawa Barat pada sekitar abad ke-5M.
c)       I-Tsing, seorang peziarah dan rahib Buddha. Dalam catatannya, ia menuliskan kesan tentang Kerajaan Sriwijaya sebagai salah satu pusat agama Buddha di asia pada abad ke-7 M.
2.    Berita dari India
Berita tertua terdapat dalam kitab Ramayana yang menyebutkan bahwa Dewi Sinta diculik oleh Rahwana, Hanoman mencarinya sampai ke Javadwipa (Jawa). Sumber lain berasal dari Piagam Nalanda yang menyebutkan bahwa Kerajaan Sriwijaya memegang peran kunci untuk masuk ke wilayah nusantara.
3.    Berita dari Arab
Para saudagar dan ahli-ahli geografi bangsa Arab menulis tentang Indonesia sejak abad ke-6 M. mereka sering menyebut kerajaan bernama Zabag atau Sribusa. Kemungkinan yang dimaksud dengan Zabag atau Sribusa inii adalah Kerajaan Sriwijaya. Zabag atau Sribusa terkenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan negeri yang kaya akan emas.
Berdasarkan peranan bangsa Indonesia dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha maka terdapat dua sikap, yaitu bersikap pasif dan bersikap aktif. F.D.K.Bosh menyebutnya sebagai hipotesa arus balik. Adapun penjelasannya sebagai berikut.
1.       Bangsa Indonesia Bersikap Pasif
Pihak yang dianggap sebagai penyebar kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia adalah kaum Brahmana dari India. Alasannya pengaruh budaya India yang berkembang di Indonesia memperlihatkan unsur-unsur brahmana. Misalnya, prasasti dan agama Hindu. Prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Sanskerta dan dengan huruf Pallawa. Padahal bahasa dan tulisan itu hanya dimengerti oleh kaum brahmana. Selain itu, pengaruh kebudayaan Hindu tampak jelas pada perkembangan agama Hindu di Indonesia. Urusannya keagamaan merupakan tanggung jawab kaum Brahmana.
2.       Bangsa Indonesia Bersikap Aktif
Pihak yang berperan sebagai penyebar kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia adalah para pedagang dan Brahmana Indonesia. Para pedagang Indonesia pergi berdagang ke India dan melihat sendiri keadaan di tempat itu. Mereka tertarik dengan keteraturan masyarakat dan keunggulan budaya India. Terdorong untuk memajukan negrinya di Indonesia, maka para pedagang tersebut mengundang brahmana ini ke Indonesia untuk memperkenalkan kebudayaan Hindu-Buddha.
Kedatangan para brahmana India ke Indonesia lama-kelamaan menimbulkan kelompok masyarakat baru. Brahmana India pun membina para brahmana Indonesia. Selanjutnya, para brahmana Indonesia pergi berziarah, para Brahmana itu juga memperdalam ilmu pengetahuan mereka. Setelah dirasa cukup maka mereka kembali ke Indonesia dan mulai menyebarkan sesuai dengan kondisi bangsa
Indonesia. Dengan cara-cara seperti itu maka budaya Hindu-Buddha masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia. Jadi, hubungan dagang telah menyebabkan terjadinya proses masuknya penganut Hindu-Buddha ke Indonesia. Beberapa hipotesis diatas menunjukan bahwa masuknya pengaruh Hindu-Buddha merupakan satu proses tersendiri yang terpisah, namun tetap didukung oleh proses perdagangan. Untuk agama Buddha diduga adanya misi penyiar agama Buddha yang disebut dengan Dharmaduta, dan diperkirakan abad ke-2 masehi agama Buddha masuk ke Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan arca Buddha yang terbuat dari perunggu di berbagai daerah di Indonesia, antara lain Sempaga (Sulawesi Selatan), Jember (Jatim), Bukit Siguntang (Sumatra Selatan). Dilihat ciri-cirinya, arca tersebut berasal dari langgam Amarawati (India Selatan) dari abad ke-2 sampai dengan ke-5 masehi. Disamping itu juga ditemukan arca perunggu berlanggam Gandhara (India Utara) di kota Bangun, Kutai (Kaltim). Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha tidak begitu saja diterima oleh bangsa Indonesia, melainkan tetap mengalami seleksi. Hal itu disebabkan bangsa Indonesia sendiri pada saat itu juga telah memiliki kebudayaan sendiri yang juga telah berkembang.
Selain itu, ada beberapa penyebab unsur budaya Hindu-Buddha dapat diterima masyarakat Indonesia, antara lain sebagai berikut.
1)      Masyarakat Indonesia memiliki dasar-dasar kebudayaan yang cukup tinggi sehingga masuknya budaya asing di Indonesia menambah perbendaharaan dan saling mengisi dengan budaya Indonesia.
2)      Kecakapan khusus bangsa Indonesia disebut dengan local genius, yaitu kecakapan suatu bangsa dalam menerima unsur-unsur kebudayaan asing dan mengolah unsur-unsur tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
3)      Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia menimbulkan akulturasi kebudayaan dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Adapun wujud akulturasi itu , seperti berikut.

1.       Bahasa
Wujud akulturasi dalam bidang bahasa, dapat dilihat dari adanya penggunaan bahasa Sanskerta yang dapat ditemukan sampai sekarang di mana bahasa Sanskerta memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Sanskerta pada awalnya banyak ditemukan pada prasasti (batu tertulis) peninggalan kerajaan Hindu-Buddha (5-7M) contohnya prasasti Yupa dari Kutai, prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Pada perkembangan selanjutnya bahasa Sanskerta digantikan oleh bahasa Melayu Kuno seperti yang ditemukan pada prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya (7-13M).
2.       Religi/Kepercayaan
Sistem kepercayaan yang berkembang di Indonesia sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia adalah kepercayaan yang berdasarkan pada animisme dan dinamisme. Dengan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat Indonesia mulai menganut atau mempercayai agama –agama tersebut. Agama Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia sudah mengalami perpaduan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, atau dengan kata lain mengalami sinkritisme (bagian dari proses akulturasi yang berarti perpaduan dua kepercayaan yang berbeda menjadi satu). Itu sebabnya agama Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia, berbeda dengan agama Hindu –Buddha yang dianut oleh masyarakat India. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dalam upacara ritual yang diadakan oleh umat Hindu atau Buddha yang ada di Indonesia.  Contohnya, upacara Nyepi yang dilaksanakan oleh umat Hindu Bali, ternyata upacara tersebut tidak dilaksanakan oleh umat Hindu di India.
3.       Organisasi Sosial Kemasyarakatan
Wujud akulturasi dalam bidang organisasi sosial kemasyarakatan dapat dilihat dalam organisasi politik, yaitu sistem pemerintahan yang berkembang di Indonesia setelah masuknya pengaruh India. Dengan adanya pengaruh kebudayaan India tersebut maka sIstem pemerintah yang berkembang di Indonesia adalah bentuk kerajaan yang diperintah oleh seorang raja secara turun-temurun.
Raja di Indonesia ada yang dipuja sebagai dewa atau dianggap keturunan dewa keramat sehingga rakyat sangat memuja raja tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya raja-raja yang memerintah singasari, seperti kertanegara diwujudkan sebagai Bairawa, dan Raden Wijaya Raja Majapahit diwujudkan sebagai Harihara (Dewa Syiwa dan Wisnu jadi satu).
Pemerintahan seorang raja di Indonesia ada yang bersifat mutlak dan turun-temurun seperti di India dan ada juga yang menerapkan prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah diterapkan terutama apabila raja tidak mempunyai  putra mahkota seperti yang terjadi di kerajaan majapahit, pada waktu pengangkatan Wikramawardana. Wujud akulturasi disamping terlihat alam sistem pemerintahan juga terlihat dalam sistem kemasyarakatan, yaitu pembagian lapisan masyarakat berdasarkan sistem kasta.
Sistem kasta menurut kepercayaan hindu terdiri atas kasta Brahmana (golongan pendeta), kasta Kesatria (golongan prajurit dan bangsawan), kasta Waisya (golongan pedagang), dan kasta Sudra (golongan rakyat jelata).
Kasta-kasta tersebut juga berlaku atau dipercayai oleh umat Hindu Indonesia, tetapi tidak sama persis dengan kasta-kasta yang ada di India. Hal itu dikarenakan kasta India benar-benar diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, sedangkan di Indonesia tidak demikian. Di Indonesia kasta hanya diterapkan untuk upacara keagamaan.
4.       Sistem Pengetahuan
Wujud akulturasi dalam bidang pengetahuan, salah satunya, yaitu perhitunganwaktu berdasarkan kalender tahun Saka, yaitu tahun dalam kepercayaan Hindu. Menurut perhitungan, satu tahun Saka sama dengan 365 hari dan perbedaan tahun Saka dan tahun Masehi adalah 78 tahun. Sebagai contoh tahun Saka 654 maka tahun Msehinya 654 + 78 = 732 M.
Disamping adanya pengetahuan tentang kalender Saka, juga ditemukan perhitungan tahun Saka dengan menggunakan candrasangkala. Candrasangkala adalah susunan kalimat atau gambar yang dapat dibaca sebagai angka. Candrasangkala banyak ditemukan dalam prasasti yang ditemukan di Pulau Jawa dan menggunakan kalimat bahasa Jawa. Salah satu contohnya yaitu kalimat Sirna ilang kertaning bhumi apabila diartikan sirna = 0, ilang = 0, kertaning = 4, dan bhumi = 1 maka kalimat tersebut diartikan dari belakang, yaitu sama dengan tahun 1400 Saka atau sama dengan 1478 M yang merupakan tahun runtuhnya Majapahit.
5.       Peralatan Hidup dan Teknologi
Salah satu wujud akulturasi dari peralatan hidup dan teknologi terlihat dalam seni bangunan candi. Seni bangunan candi tersebut memang mengandung unsur budaya India, tetapi keberadaan candi-candi di Indonesia tidak sama dengan candi-candi yang ada di India karena candi di Indonesia hanya mengambil unsur teknologi pembuatannya melalui dasar-dasar teoritis yang tercantum dalam kitab Silpasastra, yaitu sebuah kitab pegangan yang memuat berbagai petunjuk untuk melaksanakan pembuatan arca dan bangunan.
Untuk itu, dilihat dari bentuk dasar maupun fungsi candi tersebut terdapat perbedaan. Bentuk dasar bangunan candi di Indonesia punden berundak-undak yang merupakan salah satu peninggalan kebudayaan Megalithikum dan berfungsi sebagai tempat pemujaan. Adapun fungsi bangunan candi itu sendiri di Indonesia sesuai dengan asal kata “candi” tersebut. Perkataan “candi” berasal dari kata “candika” yang merupakan salah satu nama Dewi Durga atau dewi maut sehingga candi merupakan bangunan untuk memuliakan orang yang telah wafat, khususnya raja-raja dan orang-orang terkemuka.
Disamping itu dalam bahasa Kawi, candi berasal dari kata “cinandi” artinya yang dikuburkan. Untuk itu, yang dikuburkan di dalam candi bukanlah mayat atau abu jenazah melainkan berbagai macam benda yang yang menyangkut lambang jasmaniah raja yang disimpan dalam pripih.
Dengan demikian, fungsi candi Hindu di Indonesia adalah untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang atau dihubungkan dengan raja yang sudah meninggal. Hal ini terlihat dari adanya lambang jasmaniah raja, sedangkan fungsi candi di India adalah untuk tempat pemujaan terhadap dewa, contohnya seperti candi-candi yang terdapat di kota Benares merupakan tempat pemujaan terhadap Dewa Syiwa.
Untuk candi yang bercorak Buddha fungsinya sama dengan di India, yaitu untuk memuja Dyani Bodhisatwa yang dianggap sebagai perwujudan dewa
Untuk candi Buddha di India hanya berbentuk stupa, sedangkan di Indonesia stupa merupakan ciri khas atap candi-candi yang bersifat agama Buddha. Dengan demikian, seni bangunan candi di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri karena Indonesia hanya mengambil intinya saja dari unsur budaya India sebagai dasar ciptaannya dan hasilnya tetap sesuatu yang bercorak Indonesia.
6.       Kesenian
Wujud akulturasi dalam bidang kesenian terlihat dalam bidang seni dari seni rupa, seni sastra, dan seni pertunjukan. Dalam seni rupa contoh wujud akulturasinya dapat dilihat dari relief dinding candi (gambar timbul), gambar timbul pada candi banyak menggambarkan suatu kisah/cerita yang berhubungan dengan ajaran agama Hindu ataupun Buddha.
Gambar relief pada candi Borobudur ada yang menggambarkan Buddha sedang digoda oleh mara yang menari-nari diiringi gendang. Relief ini mengisahkan riwayat hidup sang Buddha seperti yang terdapat dalam kitab Lalitawistara. Demikian pula halnya dengan candi-candi Hindu. Relief-reliefnya yang juga mengambil kisah yang terdapat dalam kepercayaan Hindu seperti kisah Ramayana yang digambarkan melalui relief candi Prambanan ataupun candi Panataran.
C.     Daerah yang dipengaruhi dan tidak di pengaruhi unsur hindu-buddha di Indonesia sampai abad XIV
Masuknya unsur Hindu-Buddha ke Indonesia berlangsung dengan damai, bertahap, dan berkelanjutan. Hampir semua wilayah Indonesia menerima pengaruh Hindu dan Buddha, kecuali wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
1.       Wilayah yang dipengaruhi unsur-unsur Buddha di Indonesia
Bukti-bukti peninggalan yang dapat menjelaskan keberadaan pengaruh Buddhisme di Indonesia adalah penemuan arca perunggu Buddha sempaga (Sulawesi selatan). Dilihat dari bentuknya, arca ini mempunyai bentuk sama dengan arca yang dibuat di Amarawati (India). Para ahli menduga arca tersebut merupakan barang dagangan ataupun benda persembahan. Tidak hanya di daerah Sempaga saja, beberapa tempat seperti di Besuki (Jawa Timur) dan sumatra selatan juga adalah tempat penemuan patung Buddha.
2.       Wilayah yang dipengaruhi unsur-unsur Hindu di Indonesia
Kemunculan unsur Hindu di Indonesia diduga pada sekitar abad ke-5 masehi. Tonggak waktu tesebut diambil dari penafsiran tujuh buah yupa peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan timur dan tujuh buah prasasti dari kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat sekarang ini. Oleh karena Yupa dan Prasasti di kedua kerajaan tersebut menggunakan huruf pallawa, maka diperkirakan kebudayaan Hindu yang menyebar ke beberapa daerah di Indonesia pada tahap permulaan berasal dari India Selatan. Agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia kemudian berkembang di kerajaan-kerajaan, seperti kerajaan Holling, Mataram Hindu, Kanjuruhan, Kediri, Singasari, Majapahit,Sunda,dan Bali.
3.       Wilayah yang tidak dipengaruhi unsur Buddha di Indonesia
Wilayah yang tidak dipengaruhi unsur budaya hindu-buddha, yaitu Maluku dan sekitarnya, pulau-pulau di nusa tenggara, Maluku dan papua serta sekitarnya. Kemungkinan tidak masuknya pengaruh tersebut karena wilayah Indonesia bagian timur dianggap terlalu jauh untuk dijangkau, wilayahnya sangat terpencil dan sarana transportasi tidak ada. Selain itu, kawasan Indonesia amat luas dan terdiri atas ribuan pulau yang terhampar dari barat sampai ke timur.
D.     Kerajaan Hindu-Budha di Indonesia
Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Budha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Budha di Indonesia. Setiap kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak dan turun-temurun. Kerajaan-kerajaan itu antara lain :
1.       Kerajaan Kutai
Kerajaan Kutai dengan nama asli Kutai Martadipura merupakan kerajaan hindu tertua di Indonesia, dengan aliran agama hindu-siwa. Letaknya di Muara Kaman tepatnya pada hulu sungai Mahakam, Kalimantan Timur.
2.       Kerajaan Tarumanegara
Sumber mengenai kerajaan Tarumanegara berasal dari tujuh buah prasasti yang berbahasa sansekerta dan huruf pallawa. Prasasti tersebut adalah prasasti Ciaruteun, Kebun Kopi, Jambu, Tugu, Pasar Awi, Muara Cianten, dan Lebak.
3.       Kerajaan Sriwijaya
Kerajaan sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar yang pernah berjaya di Indonesia. Kerajaan ini mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional. Keberadaan kerajaan ini diketahui melalui enam buah prasasti yang menggunakan bahasa melayu kuno dan huruf pallawa, serta telah menggunakan angka tahun saka. Prasasti tersebut adalah Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur dan Karang Berahi.
4.       Mataram Kuno
Menurut Teori Van Bammalen, letak kerajaan ini berpindah-pindah, hal ini disebabkan oleh 2 alasan, yaitu karena adanya bencana alam letusan Gunung Merapi, dan karena adanya peperangan dalam perebutan kekuasaan. Awalnya, pada abad ke-8 kerajaan ini terletak di daerah Jawa Tengah, kemudian setelah Gunung Merapi meletus pada abad ke-10, kerajaan ini dipindahkan ke Jawa Timur oleh Mpu Sindok. Agama di kerajaan ini pun terbagi menjadi 2, yaitu hindu pada Dinasti Sanjaya dan budha pada Dinasti Syailendra. Kerajaan Mataram Kuno didirikan oleh Raja Sanna. Raja Sanna kemudian digantikan oleh keponakannya, Raja Sanjaya.
5.       Kerajaan Singhasari
Keberadaan Kerajaan Singhasari didasarkan pada kitab Negarakertagama karangan Mpu Prapanca yang menjelaskan raja-raja yang memerintah di Singasari serta kitab Pararaton yang juga menceritakan keajaiban Ken Arok. Ken Arok semula sebagai akuwu (bupati) di Tumapel menggantikan Tunggul Ametung yang dibunuhnya karena tertarik kepada Ken Dedes isteri Tunggul Ametung.


6.       Kerajaan Majapahit
Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu terakhir dan terbesar di Indonesia. Letaknya di Pulau Jawa. Pendirinya adalah Raden Wijaya yang sempat melarikan diri ke Madura bersama istrinya saat terjadi Peristiwa Mahapralaya. Kerajaan Majapahit, awalnya hanyalah sebuah desa kecil bernama Desa Tarik yang merupakan pemberian Raja Jayakatwang dari Kediri. Raden Wijaya telah dimaafkan dan dipercaya tidak bersalah atas kesalahan generasi atasnya.
E.    Kesimpulan
Masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha dari India ke Indonesia terjadi karena adanya hubungan antara bangsa Indonesia, India,dan bangsa-bangsa lainnya di kawasan Asia Selatan ,Timur,dan Tenggara.Hubungan tersebut tidak hanya terjadi melalui perdagangan tetapi juga terjadi melalui kegiatan politik dan diplomasi,pelayaran,pendidikan,dan kebudayaan.Melalui lalu lintas tersebut,terjadi pertukaran barang,pengalaman,dan kebudayaan Hindu dan Buddha.
Pendapat mengenai proses masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Budha di Indonesia, yaitu hipotesis Waisya, Hipotesis Ksatria, Hipotesis Brahmana dan teori Arus Balik. Masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Budha membawa pengaruh besar di berbagai bidang. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Budha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Budha di Indonesia. Setiap kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak dan turun-temurun. Kerajaan-kerajaan itu antara lain : Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Mataram Kuno, Kerajaan Singhasari, Kerajaan Majapahit. Masuknya kebudayaan India ke Indonesia telah membawa pengaruh terhadap perkembangan kebudayaaan di Indonesia. Namun kebudayaan asli Indonesia tidak begitu luntur. Kebudayaan yang datang dari India mengalami proses penyesuaian dengan kebudayaan, maka terjadilah proses akulturasi kebudayaan.
DAFTAR PUSTAKA
https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#q=sejarah+masuknya+agama+hindu+budha+di+indonesia
http://fauziatripurnama.blogspot.com/2013/03/makalah-kronologi-masuk-dan.html

MASALAH-MASALAH DISKUSI KELOMPOK !
Diskusikanlah masalah-masalah di bawah ini bersama kelompokmu kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok mu di depan kelas !

1.       Jelaskanlah pendapat yang menyatakan bahwa agama Budha yang masuk ke Indonesia tidak hanya berasal dari India, kemukakan alasan beserta bukti-buktinya ?
2.       Jelaskanlah Berita dari Cina yang memuat keterlibatan bangsa Indonesia dalam perdagangan internasional !
3.       Berdasarkan peranan bangsa Indonesia dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha maka terdapat dua sikap, yaitu bersikap pasif dan bersikap aktif. F.D.K.Bosh menyebutnya sebagai hipotesa arus balik. Jelaskanlah kedua sikap tersebut
4.       Jelaskanlah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh Agama Hindu dan Budha  dan yang tidak dipengaruhi  di Indonesia, beserta bukti-bukti peninggalannya !
5.       Jelaskanlah  beberapa penyebab unsur budaya Hindu-Buddha dapat diterima masyarakat Indonesia !

6.       Jelaskanlah bentuk-bentuk akulturasi kebudayaan Hindu-Budha dengan kebudayaan Indonesia asli dalam bidang teknologi dan peralatan !